VOlUME 05 ISSUE 12 DECEMBER 2022
1Beny Kristanto,2Bambang Waluyo
1,2Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta. 12450
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i12-76Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
Children are individuals who are still frail in terms of physic, economy, and knowledge hence they are still easily swayed by the environment and easily exploited by people who have advantages in physic, economy, and knowledge resulting in children in conflict or facing the law. Children in conflict or facing the law can be divided into children who are perpetrators of crimes, children who become victims of crimes, and children who become witnesses in criminal acts. Children are often victims of crime or sexual violence within the family, school, and neighborhood. Being a victim of sexual violence harms victims, such as the emergence of hopelessness, inferiority, lack of confidence, stress, and prolonged trauma. The Law of The Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Child Protection protects victims by providing child victims the right to compensation or restitution, including child victims of sexual crimes/violence.
This study employed an empirical legal approach. This article is aimed to perceive how the process of child victims applying for restitution rights to court and how the imposition of restitution can be effective for child victims of crime or sexual violence. The compensation or restitution for child victims of sexual crime or violence is submitted to the court through the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and for the imposition of restitution to be effective, property belonging to the accused must be confiscated which will later be auctioned off as a calculation of compensation or restitution to be given to the child victims.
restitution, child victims, crime/sexual violence.
REFERENCES
LAW
1) Indonesia .Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Nomor 58, Sekretariat Negera. Jakarta.
2) Indonesia. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Lembaran Negara RI Nomor 297 , Sekretariat Negera. Jakarta
3) Indonesia .Undang Undang No .31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Nomor 293 , Sekretariat Negera. Jakarta
4) Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara RI Nomor 219, Sekretariat Negera. Jakarta
5) Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Nomor 24 , Sekretariat Negera. Jakarta
6) Indonesia. Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Nomor 120, Sekretariat Negera. Jakarta
BOOK
1) Algra, N.E., Gokkei, H.R.W., Adiwinata, Soleh.,Teloeki,A., St Baoteki, Boerhanudin. (1983). Kamus Istilah Hukum Fockema Andreaa Belanda Indonesia. Jakarta: Binacipta.
2) Effendy, Marwan. (2014). Teori Hukum dari Prespektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum Pidana. Jakarta: Referensi.
3) Hardjosoemantri, Koesnadi.(1998). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4) Harefa ,Beniharmoni.(2021). Kasus Menarik Seputar Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Depublish.
5) Kelsen, Hans. ( 2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.
6) Salim & Erlies Septiani Nurbani .(2017). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua. Depok : RajaGrafindo.
7) Salim & Erlies Septiani Nurbani . (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : RajaGrafindo.
8) Waluyo, Bambang. (2020). Penyelesain Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan transformatif. Jakarta : Sinar Grafika.
JOURNAL
1) Nur Rochaeti. (April 2015). Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2.
2) Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari.( 2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 28, No. 2 .
3) Lidya Rahmadani Hasibuan, Et.Al. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif. Vol. 7. No. 2 .