¹Joko Handono, ²Joko Setiyono

^1,2Master of Law, Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia

DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i8-86

Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT

The progress of human trafficking crime in Indonesia, since the beginning of Indonesia has categorized human trafficking asa form of criminal action under article 297 of the criminal code. However, since human trafficking is an organized transnational crime, it is necessary to bring about a renewed commitment to fight and eradicate, the 2007 act of no. 21 was enacted on the elimination of criminal trafficking. So based on the background it has been raised to a corporation's responsibility for the criminal trafficking of human trafficking in Indonesia. The type of research used is normative legal research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. In determining corporate accountability for the crimes of the people's trade, the result of the accountability of the common acetypical criminal (subjective terms) such as the presence of responsible assets, the absence of errors of both arson and negligence, the absence of those that constitute the reason for the removal of the criminal. Certainly in determining how the accountability of the corporation is adjusted according to the theory of criminal trafficking of human trafficking it would be appropriate to use the theory vicarious liabillity for holding corporate accountability in the criminal crime of human trafficking.

KEYWORDS:

Accountability, Corporation, Illegal Crimes Of Human Trafficking.

REFERENCES
1) Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003, hal, 13.

2) Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,1985, hal. 51

3) Azizurrahman, S. H. 2014. Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, pp.88-99.

4) Faisol & Dkk. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5) Girsang, H. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum, pp.111-138.

6) Hanim, L., & Prakoso, A. P. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). Jurnal Pembaharuan Hukum, V ol.II No.2, pp. 234-244.

7) Hanim, L., & Prakoso, A. P. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II No.2, pp. 234-244.

8) Kamea, H. C. 2016. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Lex Crimen, Vol.V No.2, pp.126-132.

9) Muh Abdul Qudus, Pujiyono, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019. Hlm 29.

10) Nugroho, O. C. 2018. Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility In Mitigation Of Human Trafficking Crime) . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, V ol.18 No.4, pp.543-560.

11) Rahmad Syafaat, Dagang Manusia, cet. 1,Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 1.

12) Ratomi, A. 2018. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri). Jurnal Hukum Al'Adl, V ol.10 No.1, pp. 1-22.

13) Takariawan, A., & Putri, S. A. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25 No.2, pp. 237- 255.

14) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

15) Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

VOlUME 06 ISSUE 08 AUGUST 2023