Volume 07 Issue 01 January 2024
1I Ketut Suardika, 2I Made Suwitra, 3I Ketut Kasta Arya Wijaya
1Master Student of Notarial Affairs Postgraduate Warmadewa University
2,3Lecturer of Faculty of Law, Warmadewa University
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i01-34Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
Land with building use rights over management rights used for public purposes often gives rise to legal problems because the provisions of Article 35 Basic Agrarian Law (BAL) in conjunction with Article 40 of Government Regulation 18/2021 paragraph (2) can be processed subjectively or have multiple interpretations. The formulation of the problem in this research is: What is the authority of the Management Rights holder to refuse the extension of Building Use Rights because the land is used for public purposes in terms of the principle of justice?; This research uses a type of normative legal research. The theories used to analyze the problem are: Justice theory, Authority theory, Legal Protection theory. Sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approaches used are: Statute Approach, Case Approach, Conceptual Approach and Analytical Approach. Methods of analysis with interpretation: grammatical, systematic, sociological. The results of the analysis concluded: Firstly, the Surabaya City Government, in the realm of public law, has the authority to reject the extension of Limited Liability Company Building Use Rights Maspion because the land is used for public purposes, in the realm of private law when carrying out land use agreements, there is a procedurally unequal position of the subject which is not in line with the principle of justice "justice as fairness". Second, preventive legal protection, the parties agree that after the end of the period for granting Building Use Rights, the land will be returned to the control of the First Party and the building will remain the property of the Second Party, in this case the Second Party will prioritize the decision to extend the Building Use Rights. Repressive legal protection is carried out through litigation, by filing a lawsuit with the State Administrative Court. In Decree Number 65 PK/TUN/2020 that Limited Liability Company Maspion has the right to obtain an extension of Building Use Rights.
KEYWORDS:Building Use Rights, Management Rights, Extension, Justice, Legal Protection
REFERENCES1) Ibrahim Johnny, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6, Bayumedia Publishing, Malang.
2) Parlindungan A.P , 1994, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, CV. Mandar Maju, Bandung.
3) Parlindungan AP., 1998, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung.
4) Santoso Urip, 2010,Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Surabaya.
5) Santoso Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Surabaya.
6) Sumardjono Maria S.W. , 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta.
7) Sutedi Adrian, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
Scientific Documentation and Publication
1) Alit Puspadma I Nyoman, 2013, “Perpanjangan Hak Guna Bangunan Oleh Perseroan Terbatas Menuju Investasi Yang Berkelanjutan Dan Menyejahterakan Rakyat (Kajian terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan)”. Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
2) Ana Silviana, 2017, “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi,” Diponegoro Private Law Review, Vol. 1.
3) Dian Aries Mujiburohman, 2016, “Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir,” Bhumi Vol. 2 No. 2.
4) Hukum online, 2006, URL: https://www.hukumonline.com/berita/a/hpl-di-atas-hgb-tidak-berlaku-hol15718/?page=all diakses 28 Desember 2023.
5) Kasta Arya Wijaya Ketut, 2019, “Makna Filosofi Fungsi Sosial Dalam Pengaturan Pengusahaan Sumber Daya Air”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
6) Romli Jatim, 8 Maret 2019 Pemerintah Kota Surabaya Gugat PT Maspion, URL: https://www.rmoljatim.id/2019/03/08/Pemerintah Kota-surabaya-gugat-pt-maspion diakses 30/12/2023
7) Sumardji, 2006, “Dasar dan Ruang Lingkup Wewenang Dalam Hak Pengelolaan”, Majalah Yuridika, Vol. 21 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
8) Surya Malang.com, 2022 “Pemerintah Kota Surabaya dan Alim Markus Sepakat Akhiri Sengketa di Jalan Pemuda 17”. URL: https://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/30/Pemerintah Kota-surabaya-dan-alim-markus-sepakat-akhiri-sengketa-lahan-jalan-pemuda-17, Diakses 1-1-2024
9) Suwitra I Made, 2009, “Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Legal Regulations
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen ke IV. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja;
10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 2023, tentang Cipta Kerja;
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha (HGU),Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) Atas Tanah;
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
18) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah;
19) Putusan Nomor: 79/G/2018/PTUN.Sby; Putusan Nomor: 18/B/2019/PT. TUN. SBY; Putusan Nomor: 65 PK/TUN/2020